Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional di Turki

Hari libur umum bertanggal tetap

Turki menambahkan 15 Juli ke daftar hari libur umum melalui Undang-Undang No. 6752, yang disahkan pada 25 Oktober 2016. Perubahan terhadap Undang-Undang Hari Libur Nasional dan Umum tahun 1981 itu menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional; tanggalnya tetap setiap tahun dan tidak ditentukan oleh kalender bergerak.[1][2]

Undang-undang menyebutkan bahwa kantor dan organisasi resmi tutup pada hari libur umum, dengan tetap mempertahankan aturan bagi organisasi yang harus beroperasi terus-menerus. Undang-undang tidak menetapkan hari kerja pengganti jika 15 Juli jatuh pada akhir pekan. Untuk pekerja yang tercakup dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa upah hari libur tetap dibayarkan jika mereka tidak bekerja; mereka yang bekerja pada hari libur berhak menerima upah satu hari tambahan sesuai aturan yang ditetapkan.[1][3]

Peristiwa yang dikenang

Hari libur ini menandai upaya kudeta pada 15 Juli 2016. Kementerian Kehakiman Turki menggambarkan upaya tersebut sebagai serangan terhadap tatanan konstitusional, legitimasi demokratis, dan kehendak rakyat, serta menyatakan bahwa upaya itu digagalkan berkat tekad masyarakat, lembaga negara, dan pasukan keamanan. Makna resmi hari ini berpusat pada perlindungan pemerintahan demokratis serta mengenang mereka yang tewas dan terluka.[4]

Peringatan di seluruh negeri

Peringatan mencakup upacara di lokasi memorial dan alun-alun publik. Laporan resmi menyebutkan mengheningkan cipta, lagu kebangsaan, doa, kunjungan ke makam, dan peletakan bunga. Acara juga mencakup pameran, tenda peringatan, serta tampilan digital atau interaktif mengenai peristiwa malam itu.[5]

Bentuk peringatan bervariasi menurut tempat dan kesempatan. Keterangan resmi dari berbagai wilayah di Turki menggambarkan upacara resmi serta instalasi atau pameran publik.[5]

Yang perlu diketahui pengunjung

Kantor pemerintah tutup berdasarkan undang-undang hari libur umum, dengan pengecualian bagi layanan yang harus terus berjalan. Undang-undang tidak menyatakan bahwa setiap toko atau layanan swasta tutup. Undang-undang juga tidak menetapkan satu jadwal transportasi umum nasional untuk hari libur, jadi periksa operator transportasi setempat dan usaha tertentu sebelum bepergian atau mengurus keperluan.[1]