Tahun Baru Masehi di Komoro

Status hukum

Dekret membagi hari libur umum menjadi kategori keagamaan dan sipil. Tahun Baru Masehi tercantum dalam kategori hari libur sipil, bersama Hari Rekonsiliasi Nasional, Hari Buruh, Hari Kemerdekaan, dan tanggal lainnya. Ketentuan ini berlaku di seluruh Uni Komoro.[1]

Dekret menyatakan bahwa hari libur yang tercantum merupakan hari nonkerja dan berbayar di seluruh negeri, kecuali bagi perusahaan dan pekerja yang kegiatannya tidak dapat dihentikan. Peraturan bersama menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan administrasi publik akan menetapkan perusahaan dan kategori pekerja yang dapat menggunakan pengecualian tersebut. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan umumnya mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja di Komoro, tetapi tidak mencakup orang yang diangkat ke jabatan administrasi tetap.[1][2]

Tanggal dan kalender

Tahun Baru Masehi diperingati pada 1 Januari. Tanggal ini mengawali tahun kalender Gregorian, sistem kalender yang digunakan secara internasional; Komoro memberi tanggal tersebut status hukum tersendiri dengan mencantumkannya dalam daftar hari libur umum sipil negara itu.[1]

Dekret tidak menetapkan hari pengganti rutin pada hari Senin jika 1 Januari jatuh pada akhir pekan. Dekret menyatakan bahwa hari kerja sisipan antara dua hari libur, antara hari libur dan Sabtu, atau antara Minggu dan hari libur dapat ditetapkan sebagai hari nonkerja dan berbayar. Rumusan ini memungkinkan penetapan terpisah, bukan hari pengganti otomatis.[1]

Perayaan di Komoro

Dekret menetapkan Tahun Baru Masehi sebagai hari libur umum sipil di Komoro.[1]

Hal yang dapat diperkirakan

Hari ini ditetapkan sebagai hari nonkerja dan berbayar secara nasional, dengan tunduk pada pengecualian berdasarkan jenis kegiatan dalam dekret. Hubungi kantor atau usaha tertentu secara langsung sebelum mengandalkan layanan mereka tetap buka.[1]