Tahun Baru Masehi di Lesotho

Hari libur umum menurut hukum Lesotho

Undang-Undang Hari Libur Umum Lesotho mencantumkan Tahun Baru Masehi pada 1 Januari dan menetapkan hari-hari yang tercantum dalam jadwal sebagai hari libur umum di seluruh negeri. Undang-undang itu juga mengizinkan Raja, atas saran Menteri Dalam Negeri, menetapkan hari libur umum tambahan melalui pemberitahuan dalam Gazette.[1]

Undang-undang tersebut memperlakukan hari libur umum yang tercantum dalam jadwal sebagai hari nonbisnis untuk keperluan hukum terkait wesel dan surat sanggup bayar. Ketentuan ini bersifat khusus: undang-undang tidak menetapkan jam buka bank, toko, atau transportasi, maupun menyebutkan bahwa semua layanan harus tutup.[1]

Jadwal undang-undang mencantumkan 1 Januari, tetapi tidak menyebutkan adanya hari pengganti otomatis jika tanggal itu jatuh pada akhir pekan. Undang-undang memang menyediakan cara untuk menetapkan hari libur tambahan melalui pemberitahuan dalam Gazette, sehingga hari pengganti tidak boleh diasumsikan kecuali ditetapkan secara terpisah.[1]

Cuti dan pekerjaan pada hari libur

Undang-Undang Ketenagakerjaan 2024 menyatakan bahwa jika hari libur umum jatuh pada hari yang biasanya merupakan hari kerja seseorang, pekerja tersebut berhak libur pada hari itu dengan tetap menerima upah. Hak ini bergantung pada jadwal kerja normal orang tersebut; undang-undang tidak menyebut hari itu sebagai hari libur berbayar universal bagi semua orang.[2]

Pekerja yang bekerja pada hari libur umum berhak menerima upah dua kali tarif normal untuk hari kerja biasa atau, berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja, upah harian normal ditambah satu hari kerja biasa berbayar sebagai pengganti. Inilah pilihan kompensasi yang dinyatakan dalam undang-undang.[2]

Merencanakan kegiatan pada 1 Januari

Karena penetapan status hukum tidak menentukan jadwal usaha atau transportasi, warga dan pengunjung sebaiknya menghubungi langsung kantor, bank, toko, atau penyedia transportasi yang hendak mereka gunakan. Aturan hari nonbisnis dalam undang-undang hari libur terbatas pada wesel dan surat sanggup bayar; undang-undang yang dikutip tidak menetapkan bahwa semua usaha atau layanan harus tutup.[1]

Bagi pekerja, hal praktis yang perlu diperhatikan adalah apakah 1 Januari biasanya merupakan hari kerja mereka. Jika ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan hak atas cuti berbayar; jika mereka harus bekerja, undang-undang mengatur pilihan kompensasi berupa upah atau waktu libur. Siapa pun yang mengandalkan layanan tertentu perlu memastikan jam operasionalnya kepada penyedia layanan tersebut.[2]