Tahun Baru Masehi di Bosnia dan Herzegovina

Hari libur yang dibentuk oleh aturan hukum berbeda

Status hari libur ini di Federasi memiliki kaitan sejarah dengan bekas Yugoslavia: kementerian tenaga kerja Federasi menyatakan bahwa Undang-Undang Hari Libur Yugoslavia masih berlaku di sana sebagai undang-undang federal. Undang-undang tersebut menetapkan perayaan Tahun Baru pada 1 dan 2 Januari. Catatan Museum Sejarah Yugoslavia menelusuri penetapannya sebagai hari libur negara hingga 1955, saat undang-undang umum pertama tentang hari libur negara disahkan di Yugoslavia sosialis.[1][4]

Latar belakang ini membantu menjelaskan bagaimana Tahun Baru menjadi perayaan sipil bersama, tetapi tidak menetapkan satu rangkaian kebiasaan masa kini di seluruh Bosnia dan Herzegovina. Catatan Museum tersebut menggambarkan perayaan publik dan keluarga di Yugoslavia; ini merupakan bukti sejarah, bukan panduan tentang cara setiap komunitas di negara itu merayakannya sekarang.[4]

Perbedaan aturan menurut yurisdiksi

Di Federasi, dua tanggal hari liburnya adalah 1 dan 2 Januari. Jika salah satu tanggal jatuh pada hari Minggu, hari kerja pertama setelah libur dua hari tersebut juga dianggap sebagai hari libur. Pemberi kerja, lembaga, badan pemerintah, dan badan hukum lainnya tidak bekerja pada tanggal-tanggal libur tersebut, kecuali jika kerja berkelanjutan diwajibkan berdasarkan aturan terpisah.[1]

Di Republika Srpska, Undang-Undang Hari Libur entitas itu juga menetapkan 1 dan 2 Januari. Undang-undang menyatakan bahwa otoritas publik, badan pemerintah daerah, perusahaan, dan organisasi lain tidak bekerja pada hari libur entitas, sekaligus memberi pemerintah entitas wewenang untuk menentukan layanan mana yang harus tetap beroperasi dan bagaimana pelaksanaannya. Undang-undang menyatakan bahwa hari libur yang jatuh pada hari nonkerja tidak dialihkan ke hari kerja berikutnya.[2]

Undang-Undang Hari Libur Distrik Brčko menetapkan Tahun Baru pada 1 dan 2 Januari, menyatakan bahwa lembaga distrik dan badan hukum tidak bekerja selama hari libur distrik, serta mewajibkan layanan publik vital mempertahankan kapasitas fungsional minimum. Aturan pengalihannya menyatakan bahwa jika hari libur distrik jatuh pada hari Minggu, hari kerja pertama sesudahnya menjadi hari nonkerja.[3]

Merencanakan kegiatan selama hari libur

Undang-undang ini menetapkan penutupan bagi badan publik dan banyak pemberi kerja, disertai pengecualian untuk layanan berkelanjutan atau vital. Hubungi bank, toko, dan penyedia transportasi secara langsung sebelum bepergian atau mengandalkan layanan tertentu.[1][2][3]